MALALAI POS, SUNGAI PENUH – Di depan gerbang megah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA), tumpukan sampah terhampar di jalan raya—bau menyengat, pemandangan kumuh, dan ketidakpedulian yang mencolok. Ini bukan sekadar masalah kebersihan lingkungan. Ini adalah tamparan terhadap akal sehat dan ironi bagi sebuah institusi yang mengajarkan tata kelola dan etika publik.
Bagaimana mungkin kampus yang mencetak administrator publik justru tak mampu mengelola wajahnya sendiri? Bagaimana mungkin para akademisi dan mahasiswa yang mempelajari birokrasi, kebijakan, dan pelayanan publik tak bereaksi ketika pelayanan dasar di depan mata mereka justru gagal total?
Pemerintah daerah pun tak luput dari sorotan. Jalan raya adalah ruang publik, dan pengelolaan sampah adalah tanggung jawab konstitusional. Namun hari ini, yang terlihat justru kelumpuhan sistem dan absennya kehadiran negara. Pemerintah bicara kota cerdas, tapi membiarkan lingkungan jadi kumuh.
Lebih menyedihkan lagi, sikap kampus sendiri. STIA, sebagai lembaga yang seharusnya menjadi pusat nalar kritis dan kontrol sosial, memilih bungkam. Tak ada gerakan moral, tak ada sikap kolektif, tak ada teladan.
Sampah di depan STIA bukan hanya persoalan lingkungan—ia adalah simbol. Simbol matinya kepekaan birokrasi, diamnya intelektual, dan runtuhnya tanggung jawab sosial. Dan selama kampus dan pemerintah tetap saling melempar pandang tanpa tindakan, tumpukan sampah itu akan terus jadi monumen dari apa yang gagal mereka urus: realitas
WL/PNF
