MALALAIPOS, SUNGAI PENUH – Pelaksanaan proyek normalisasi sungai di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jambi yang berlokasi di wilayah Kota Sungai Penuh kini tengah menjadi sorotan tajam. Proyek aspirasi anggota DPRD Provinsi Jambi, Rucita Arfianisa—yang juga merupakan putri mantan Walikota Ahmadi Zubir—diduga kuat dikendalikan oleh oknum pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Sungai Penuh.
Indikasi adanya "permainan" dalam penentuan pelaksana proyek mencuat setelah ditemukan pola penggunaan perusahaan (CV) yang sama pada beberapa titik pekerjaan berbeda. Selain masalah transparansi, mutu pekerjaan dan kejelasan lokasi kini mulai dipertanyakan oleh masyarakat setempat.
Pola Penunjukan CV Pelaksana yang Serupa
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat enam paket pekerjaan normalisasi sungai dengan total anggaran mencapai miliaran rupiah yang dikerjakan oleh tiga perusahaan secara bergantian. Pola ini memicu kecurigaan adanya pengkondisian paket proyek kepada pihak-pihak tertentu.
Berikut adalah rincian enam paket pekerjaan tersebut:
1 Sungai Bandar Kemantan (Kec. Hamparan Rawang) yang dikerjakan oleh CV AKHLANIA SILVI ANUGRAH dengan Nilai Kontrak Rp. 149.971.000 (Lokasi tidak jelas, dan diduga Fiktif).
2 Batang Bungkal (Kota Sungai Penuh) yang dikerjakan oleh CV AGUNG BERSAMA MILENIAL dengan Nilai Kontrak Rp. 199.998.000 (lokasi diduga tumpang tindih dan kejelasan Pelaksana pekerjaan dipertanyakan).
3 Sungai Air Sempit (Kec. Hamparan Rawang) CV. MULYA AKBAR dengan Nilai Kontrak Rp. 149.994.900 (Kejelasan pelaksanaan dipertanyakan).
4 Sungai Kadano (Kec. Koto Baru) dikerjakan CV MULYA AKBAR dengan nilai Kontrak Rp. 149.983.700 (Transparansi pelaksana masih buram).
5 Sungai Pengasah (Kec. Pesisir Bukit) dikerjakan CV. AKHLANIA SILVI ANUGRAH dengan nilai kontrak Rp 149.972.600
6. Sungai Terung CV Agung Bersama Milenial Rp 199.978.800 –( lokasi pekerjaan tidak jelas)
Munculnya nama-nama perusahaan yang sama di berbagai titik proyek ini memperkuat dugaan adanya aktor intelektual di balik layar. Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa dirinya mengantongi bukti kuat mengenai keterlibatan oknum pejabat Pemkot Sungai Penuh dalam mengatur pemenangan atau penunjukan langsung proyek-proyek tersebut.
"Kami melihat ada pola yang sistematis. Perusahaan yang turun itu-itu saja, dan ada indikasi oknum pejabat di Pemkot yang menjadi pengatur di lapangan, padahal ini adalah proyek Provinsi," ujar sumber tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait baik dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi maupun oknum pejabat Pemkot yang dimaksud belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan monopoli dan rendahnya transparansi pada proyek aspirasi tersebut. (Ab/Afrial)
