Proyek Normalisasi Sungai Batang Merao Rp 12,9 Miliar Dikritik Warga: Diduga Asal Jadi
MALALAIPOS, KERINCI – Proyek pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Batang Merao di Kabupaten Kerinci, Jambi, yang menelan anggaran jumbo sebesar Rp12,9 miliar kini menjadi sasaran kritik keras dari masyarakat.
Proyek yang digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang pengendalian banjir itu justru memicu kekecewaan dan kecurigaan publik karena diduga dikerjakan asal jadi dan jauh dari harapan.
Di tengah besarnya dana yang dikucurkan pemerintah pusat melalui APBN, warga mempertanyakan kualitas pekerjaan di lapangan. Mereka menilai fisik bangunan yang dihasilkan tidak mencerminkan proyek bernilai belasan miliar rupiah.
Detail Proyek Berdasarkan Papan Informasi
Instansi Penanggung Jawab: Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI Provinsi Jambi (SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VI).
Nilai Kontrak: Rp12.987.306.250,-
Kontraktor Pelaksana: PT Ponjen Mas
Masa Pelaksanaan: 300 hari kalender
Lokasi: Wilayah Kabupaten Kerinci.
Alih-alih membawa rasa aman bagi masyarakat yang bertahun-tahun dihantui banjir, proyek ini justru memantik kemarahan warga. Sejumlah masyarakat menilai pengerjaan proyek terkesan asal-asalan, tidak rapi, dan diduga kuat minim pengawasan.
Warga mulai meragukan ketahanan tanggul jika sewaktu-waktu debit air sungai meningkat drastis saat musim penghujan.
"Kalau melihat kondisi di lapangan, masyarakat jadi takut. Ini bukan proyek kecil. Anggarannya hampir Rp13 miliar, tapi hasilnya seperti pekerjaan yang dikerjakan sekadar selesai saja," ujar salah seorang warga dengan nada kecewa.
Kritik tajam terus bermunculan dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka mempertanyakan transparansi realisasi anggaran bernilai fantastis tersebut jika hasil di lapangan dinilai rapuh.
"Jangan sampai uang rakyat habis, tapi hasil proyek malah rapuh. Ini menyangkut keselamatan warga di bantaran sungai. Kalau nanti tanggul rusak atau jebol, siapa yang mau bertanggung jawab?" cetus warga lainnya.
Tak hanya menyoroti kontraktor, masyarakat juga mengkritik lemahnya fungsi pengawasan dari pihak balai.
"Kalau pengawasan benar-benar jalan, tidak mungkin masyarakat ramai mempertanyakan kualitas proyek seperti ini. Jangan sampai proyek besar hanya menjadi ladang menghabiskan anggaran negara," tegas seorang tokoh masyarakat setempat.
Kemarahan publik ini dinilai beralasan. Selama ini, luapan Sungai Batang Merao merupakan ancaman serius yang kerap merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Proyek tanggul ini awalnya diharapkan menjadi jawaban atas keresahan masyarakat, namun kini harapan itu perlahan berubah menjadi kekhawatiran baru.
Masyarakat meminta aparat penegak hukum (APH) untuk tidak tinggal diam dan segera turun langsung melakukan pemeriksaan di lapangan.
"Kalau proyek sebesar ini kualitasnya dipertanyakan masyarakat, aparat jangan tutup mata. Periksa pekerjaan di lapangan, cek materialnya, cek spesifikasinya. Jangan sampai nanti setelah rusak baru sibuk mencari alasan," ujar warga dengan nada geram.
Warga mendesak pemerintah pusat dan pihak BWS Sumatera VI segera melakukan evaluasi total terhadap proyek tersebut sebelum masa kontrak selesai.
"Jangan biarkan proyek miliaran rupiah berubah menjadi monumen pemborosan uang negara. Rakyat butuh tanggul yang kuat, bukan proyek yang hanya bagus di papan informasi," sindir warga.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana (PT Ponjen Mas) maupun instansi terkait dari BWS Sumatera VI belum memberikan klarifikasi resmi terkait sorotan tajam dan keluhan yang dilayangkan oleh masyarakat. (Tim)