MALALAIPOS, KERINCI— Proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026 yang dikelola oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (BWSS VI) Jambi kini menuai sorotan tajam. Lokasi kegiatan berada di Daerah Irigasi Lolo Kecil, Kecamatan Bukit Kerman (Gunung Raya), Kabupaten Kerinci, dikoordinir P3A Depati Jayo.
Berdasarkan hasil peninjauan langsung tim media ke lapangan, pekerjaan yang baru saja diselesaikan dinilai tidak tahan lama dan melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) pusat.
Temuan Lapangan: Kualitas Sangat Buruk & Melanggar SOP
Tim investigasi mencatat sejumlah pelanggaran mendasar pada pekerjaan di Lolo Kecil:
- Tidak ada lantai kerja — pondasi langsung diletakkan di atas tanah tanpa lapisan dasar yang memenuhi syarat.
- Batu pondasi tidak standar — berbentuk segitiga, lebar bagian bawah hanya 10–15 cm, sementara bagian atas lebih lebar. Bentuk ini dinilai lemah dan mudah runtuh menahan beban.
- Kualitas adukan diragukan — campuran semen terlalu banyak pasir, tidak sesuai standar konstruksi yang ditetapkan pusat.
- Struktur sudah terlihat retak dan rapuh padahal baru selesai dibangun, dikhawatirkan tidak mampu menahan beban air dalam jangka panjang.
Diduga Ada Pihak yang Mengatasnamakan Kelompok Tani
Tidak hanya di Lolo Kecil, pola serupa diduga terjadi di berbagai titik Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh. Muncul indikasi kuat proyek P3-TGAI ini dijadikan rebutan oleh oknum yang mengatasnamakan kelompok tani setempat, padahal pelaksanaan kualitas jauh dari standar yang dipersyaratkan.
Masyarakat Desak Kementerian PUPR Pusat Turun Tangan
Warga masyarakat menegaskan agar Kementerian Pekerjaan Umum Pusat segera mengambil langkah tegas:
1. Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kinerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi.
2. Menghentikan sementara atau mengevaluasi seluruh proyek P3-TGAI di wilayah Kerinci–Sungai Penuh yang kualitasnya diragukan.
3. Memeriksa dugaan keterlibatan oknum yang memanfaatkan nama kelompok tani untuk pelaksanaan proyek tidak sesuai standar.
4. Memperbaiki atau membangun ulang struktur yang tidak memenuhi syarat di Lolo Kecil dan lokasi lain secara gratis sesuai standar pusat.
"Masyarakat berharap pemerintah pusat serius menindaklanjuti. Anggaran negara tidak boleh dikerjakan asal jadi. Kami ingin infrastruktur yang kuat dan awet, bukan bangunan yang baru jadi sudah rusak," ujar perwakilan warga. (Tim)
