MALALAIPOS, KERINCI — Sejumlah persoalan mencuat di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kerinci dalam beberapa waktu terakhir menuai sorotan tajam serta kritik dari berbagai kalangan masyarakat dan aktivis Kerinci-Sungai Penuh.
Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci dinilai telah mencederai nama baik daerah akibat berbagai polemik internal yang tak kunjung tuntas. Menanggapi hal ini, para aktivis mendesak Bupati Kerinci, Monadi, untuk bersikap tegas dan segera mencopot Hermendizal dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
Berdasarkan catatan dan pemberitaan beredar sebelumnya, terdapat beberapa persoalan krusial dinilai bermasalah di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, di antaranya:
Dugaan Persoalan Pengelolaan Aset: Pengelolaan aset di lingkup Dinkes Kerinci dinilai bermasalah dan tidak transparan, sehingga menimbulkan tanda tanya besar terkait keberadaan serta pencatatan Barang Milik Daerah (BMD).
Dugaan Pungutan Liar: Munculnya laporan atau isu mengenai dugaan pungutan yang menyasar para tenaga kesehatan (nakes), yang dinilai sangat memberatkan serta mencederai integritas pelayanan publik.
Temuan Keuangan BPK Perwakilan Jambi: Sejumlah catatan dan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi terkait pengelolaan keuangan dalam beberapa tahun belakangan diduga hingga kini belum jelas penyelesaiannya secara tuntas oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gasak, Afrial, secara tegas menyampaikan kepada awak media bahwa pihaknya menyayangkan lambannya respons dan evaluasi terhadap pimpinan instansi kesehatan tersebut. Ia meminta agar Bupati Kerinci tidak tinggal diam menyikapi rentetan masalah yang mencoreng birokrasi pemerintahan daerah.
"Jika tidak ada sikap tegas dari Bupati Kerinci menyikapi hal ini, maka dalam waktu dekat kami akan turun ke jalan, menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati Kerinci, dan mendesak Bupati Kerinci untuk segera mencopot Kadis Dinas Kesehatan ini," tegas Afrial.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan persoalan tersebut. Masyarakat dan para aktivis kini menunggu langkah konkrit serta ketegasan dari Bupati Monadi dalam membersihkan birokrasi di Kabupaten Kerinci. (Tim)
