MALALAIPOS, KERINCI — Isu dugaan praktik Pungutan Liar (Pungli) pemotongan dana insentif tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Kerinci kembali menjadi sorotan tajam. Kebijakan pemotongan yang disebut-sebut mengalir ke jajaran petinggi Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci ini menuai keresahan luas di kalangan tenaga medis.
Informasi yang dihimpun dari salah satu nakes yang minta identitasnya dirahasiakan, praktik ini telah berlangsung dalam berbagai kegiatan pelayanan kesehatan.
Pada periode sebelumnya, insentif kegiatan nakes dipotong sebesar 10 persen. Potongan tersebut kuat dugaan mengalir ke Kepala Dinas kesehatan kabupaten Kerinci Hermendizal.
Seiring dengan mencuatnya sorotan publik dan pemberitaan media akhir-akhir ini, besaran potongan tersebut dikabarkan akan dikurangi lagi menjadi sekitar 2 persen per nakes untuk kegiatan berikutnya.
"Ya, sekitar beberapa bulan lalu insentif kami diduga dipotong sekitar 10 persen pernakes, padahal untuk dana operasionalnya kabarnya sudah dipotong, namun ditambah lagi insentif kami juga ikut dipotong 10 persen lagi dengan alasan untuk dinas Kesehatan, kejadian ini hampir terjadi di seluruh puskesmas kabupaten kerinci, heran jadinya! tenaga nakes se kabupaten kerinci sempat komplain dan heboh dulu dan setelah viral dengan berbagai pemberitaan maka di janjikan lagi untuk kegiatan kedepan akan hanya dipotong 2 persen saja," ujar salah satu nakes dengan nada kecewa.
"Bayangkan saja, jika dikalkulasikan dari ratusan tenaga nakes se-Kabupaten Kerinci yang menjadi korban pemotongan dalam setiap kegiatan, berapa besar akumulasi dana yang masuk ke kantong oknum pejabat Dinas Kesehatan ini," tambahnya lagi.
Desakan Tindak Lanjut dari Aparat Penegak Hukum
Situasi ini memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat dan tenaga kesehatan kabupaten kerinci. Para nakes mendesak Bupati Kerinci, Monadi, beserta jajaran Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan investigasi mendalam.
Langkah tegas dinilai sangat mendesak demi memulihkan keadilan, menghentikan dugaan praktik transaksional di sektor kesehatan, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan daerah di Kabupaten Kerinci.
Menindaklanjuti hal ini awak media mencoba mengkonfirmasi Hermendizal selaku kadis Kesehatan kabupaten kerinci melalui pesan whatsaap pada Minggu (23/8). Namun hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan enggan memberi tanggapan dan terkesan memilih bungkam meski pesan telah terkirim (bercontreng dua).
(Tim)
