MALALAIPOS, KERINCI — Proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Lolo Kecil menuai sorotan tajam. Pekerjaan fisik saluran irigasi tersebut dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan minim kualitas, sehingga dikhawatirkan tidak akan berumur panjang.
Berdasarkan pantauan di lapangan, ditemukan sejumlah kejanggalan serta dugaan kuat pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengerjaan proyek ini. Beberapa temuan krusial tersebut meliputi:
Tanpa Lantai Kerja: Fondasi saluran langsung diletakkan di atas tanah tanpa adanya persiapan atau lantai kerja yang sesuai dengan standar konstruksi.
Pondasi Tidak Seimbang: Struktur pondasi dinilai tidak kokoh, di mana bagian atas terlihat besar sementara bagian bawah justru kecil dengan temu lebar hanya berukuran 10 hingga 15 sentimeter.
Kualitas Semen Rendah: Campuran adukan semen diduga memiliki takaran pasir yang berlebih, membuat material bangunan sangat mudah hancur.
Dini Hari Retak: Saluran irigasi sudah mengalami banyak keretakan padahal pekerjaan baru saja selesai dan belum lama diserahkan, memunculkan kekhawatiran infrastruktur ini tidak akan bertahan hingga satu musim.
Kondisi ini pun memicu keprihatinan mendalam dari masyarakat setempat. Muncul dugaan kuat bahwa pelaksanaan proyek P3-TGAI di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh kerap dijadikan ajang rebutan oleh oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan kelompok tani di berbagai titik.
Desakan Tegas Aktivis Kerinci
Menanggapi persoalan tersebut, aktivis asal Kerinci, Dede Kusmana, secara tegas meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI Jambi untuk segera mengambil tindakan nyata.
Ia menyampaikan empat tuntutan utama:
Turunkan Tim Verifikasi: Segera menerjunkan tim verifikasi independen guna memeriksa seluruh lokasi proyek P3-TGAI di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
Sanksi Tegas: Memberikan sanksi hukum dan administratif kepada pihak-pihak yang melanggar prosedur serta mencatut nama kelompok tani secara tidak sah.
Evaluasi Pengawasan: Mengevaluasi kinerja pengawasan BWS Sumatera VI Jambi agar kerugian keuangan negara akibat proyek mangkrak atau asal-asalan tidak terus berulang.
Bongkar dan Bangun Ulang: Membongkar serta membangun ulang seluruh titik pekerjaan yang terbukti tidak memenuhi standar teknis, tanpa merugikan atau membebani masyarakat.
"Proyek ini seharusnya mensejahterakan petani, bukan dijadikan ladang keuntungan pribadi oknum. Jika dibiarkan, irigasi rusak, sawah kering, petani yang pada akhirnya menderita," tegas Dede.
Masyarakat kini berharap instansi berwenang segera merespons temuan ini agar fungsi irigasi dalam mendukung sektor pertanian di daerah dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. (Tim)
