MALALAIPOS, SUNGAI PENUH – Belum reda ingatan publik terkait laporan dugaan pemalsuan data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Kepala Sekolah (Kepsek) SD Negeri 043/XI Koto Renah, Haslinda, kini kembali didera isu miring. Kali ini, ia diterpa dugaan pungutan liar (pungli) terhadap dana sertifikasi guru di lingkungan sekolah yang dipimpinnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun pada Rabu (13/05/2026), para Guru ASN yang telah memiliki sertifikasi dikabarkan wajib menyetorkan sejumlah uang setiap kali anggaran sertifikasi cair. Praktik ini diduga menyasar seluruh kategori guru, mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK penuh waktu, hingga guru paruh waktu.
Seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa besaran setoran mencapai ratusan ribu rupiah per orang.
"Kalau tidak salah, ratusan ribu per orang. Ada 10 orang PPPK sertifikasi, ada yang jam mengajarnya penuh dan ada yang berbagi. Ditambah lagi 3 orang guru paruh waktu sertifikasi. Sebagian sudah menerima (dana sertifikasi) dan menyetor, sebagian lagi belum," ungkap sumber tersebut.
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala SDN 043/XI Koto Renah, Haslinda, memberikan klarifikasi melalui pesan singkat WhatsApp pada Minggu (10/05/2026). Ia membantah keras adanya praktik pungli di sekolahnya.
"Masalah apa yang dikatakan pungli? Semuanya urusan di SD N 043 gratis," tegas Haslinda singkat.
Munculnya isu berulang yang menerpa kepemimpinan Haslinda membuat berbagai pihak mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Sungai Penuh untuk segera bertindak tegas. Disdik diminta membentuk tim investigasi guna mengusut tuntas dugaan pungli ini agar tidak menjadi polemik berkepanjangan.
Jika dibiarkan tanpa adanya transparansi dan pemeriksaan formal, dikhawatirkan kondisi internal sekolah akan memanas. Hal ini berpotensi mengganggu iklim kerja guru yang pada akhirnya berdampak buruk pada penurunan kualitas proses belajar mengajar bagi siswa di SDN 043/XI Koto Renah. (Tim)
